Karena Bioskop Bukan Hanya Soal Film


Di desa saya sampai saat ini belum ada bioskop. Bahkan barangkali di kota Tuban pun belum ada. Yang ada adalah layar tancap. Kabar buruknya, layar tancap kini sudah tidak lagi ada. Tempat berkumpul para penikmat cerita bergerak itu kini sama sekali tak ada gaungnya. Dulu, orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk ikut ambil bagian meski banyak yang menonton sambil tidur. Dan esok hari, acara itu bisa jadi bahan cerita di warung kopi, tempat kerja, dan di sekolah. Barangkali kini pengusaha layar tancap sudah gulung tikar dan memilih profesi lain yang lebih menjanjikan.

Di jaman yang kelewat instan ini., film downloadtan bisa jadi obat penawar. Internet yang hampir tak punya filter itu menyediakan berbagai judul dan genre film yang bisa dengan mudah diunduh. Atau yang beruntung di kotanya ada bioskop dan punya uang, bioskop tentu jadi pilihan. Bioskop jelas memiliki kesan lebih bergengsi dan terkesan “parlente” daripada film downloadtan nan gratisan.

Soal bioskop, sesungguhnya bukan hanya soal film, tapi juga soal sejarah, nasionalisme dan tentu saja soal komersialisme. Dari sepak terjang bioskop dalam segala aspeknya, HM Johan Tjasmani bisa melahirkan buku “100 tahun bioskop di Indonesia 1900-2000”. Bahkan dalam buku “Jakarta: Portraits of a Capital, 1950-1980”, Scott Merrilees tak ketinggalan menuliskan tentang gedung-gedung bioskop di Jakarta pada tahun 50-80 an. Salah satu yang masih tersisa dan paling terkenal hingga saat ini adalah gedung bioskop Metropole.

Bioskop inilah yang menjadi salah satu catatan sejarah kuatnya nasionalisme Soekarno. Soal bioskop yang jelas bukan budaya asli Indonesia, Soekarno tetap ini menunjukkan identitas diri bangsanya. Di tahun 1960, Soekarno pernah mengganti nama Metropole karena dianggap terlalu kebarat-baratan. Soekarno mengganti Metropole menjadi Megaria.

Masih soal nasionalisme. Beberapa bulan lalu, sempat muncul di esai KOMPAS yang menyoroti tentang film dalam negeri dan kebijakan bioskop dalam menayangkan film. Esai tersebut beberapa minggu kemudian mendapat tanggapan di kolom yang sama dari pihak bioskop.

Ada anggapan kebijakan pemutaran film lokal kurang mendapat perhatian dan mementingkan pemutaran film mancanegara. Pihak bioskop menganggap itu tidak benar dan sudah memberikan porsi yang cukup untuk film lokal. Terlepas dari ketidakpuasan dari penulis kritik di esai sebelumnya, pihak bioskop beralasan bahwa pemutaran film juga berdasarkan antusiasme masyarakat. Hal tersebut seharusnya menjadi PR untuk tim produksi untuk membuat film yang lebih bagus dan mampu mengambil hati penonton melebihi film impor.

Realitas ini sesungguhnya bukan hal baru. Sebab pada awal-awal berdirinya Metropole pun, film yang ditampilkan adalah film-film impor. Dan sungguh kabar baik, keputusan pemutaran film karya Usmar Ismail berjudul Krisis di Megaria yang saat itu masih bernama Metropole menjadi tonggak munculnya kepercayaan diri industri film lokal. Sebab faktanya film tersebut sebelumnya ditolak oleh manager umum Bioskop Capitol yang natabene adalah orang Eropa. Dan ternyata, Krisis karya Usmar Ismail sukses dan bertahan selama empat minggu di Metropole. Waktu yang cukup lama untuk ukuran film ketika itu.

Untungnya sampai saat ini, film yang paling banyak penontonnya adalah film lokal. Itu ukuran yang baik untuk menunjukkan bahwa film kita cukup berkualitas untuk ditonton. Tentu kualitasnya belum sebaik mancanegara. Toh belum sebaik mancanegara saja paling banyak peminatnya, apalagi kalau baik. Tapi itu menjadi bukti, bahwa nasionalisme penonton masih luar biasa tinggi.

Tidak baik-baik amat, tidak apa-apa, asal Indonesia.

Posting Komentar

0 Komentar